PERAN IMF DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara ditentukan oleh
banyak faktor baik domestik mapun eksternal. Faktor-faktor domestik antara lain
kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi geografis, jumlah dan kualitas sumber daya
alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, kondisi awal ekonomi,
sosial dan budaya, sistem politik, serta peranan pemerintah di dalam ekonomi.
Adapun faktor-faktor eksternal di antaranya adalah perkembangan teknologi,
kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.
Dari pengalaman di berbagai negara menurut Tulus T.H. Tambunan mungkin
dapat dikatakan yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi
bukan "warisan" dari negara penjajah, melainkan orientasi politik, sistem ekonomi,
serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh rezim pemerintah yang berkuasa
setelah lenyapnya kolonialisasi. Pengalaman Indonesia sendiri menunukkan bahwa
pemerintahan orde lama, rezim yang berkuasa menerapkan sistem ekonomi
tertutup dan lebih menguatkan militer dari pada ekonomi. Ini semua menyebabkan
ekonomi nasional pada masa itu mengalami stagnasi, pembangunan praktis tidak
ada. Walaupun ideology Indonesia adalah Pancasila namun pengaruh ideology
komunis pada waktu itu sangat kuat. Indonesia umumnya memilih haluan politik
berbau komunis sebagai refleksi dari perasaan anti kolonialisme dan anti
imperialisme.
Transisi pemerintahan dari orde lama ke orde baru berpenaruh pada paradigma
pembangunan ekonomi dari yang berhaluan sosialis ke kapitalis-liberal.
Pemerintahan orde baru menjalin kembali hubungan baik dengan Barat dan
menjauhi ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB dan
anggota lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF. IMF yang
didirikan sebagai hasil konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 secara umum
mempunyai tujuan memberi bantuan kepada negara anggota yang membutuhkan.
Kesemuanya itu akan dapat memberi peluang memperbaiki ketidakseimbangan
neraca pembayarannya tanpa mengambil jalan yang merusak neraca pembayaran
nasional atau internasional.
Indonesia dan IMF
Indonesia pada masa orde baru kembali menjadi anggota IMF dilakukan pada
masa Kabinet Ampera untuk melaksanakan pokok-pokok kebijakan stabilisasi dan
rehabilitasi. Kondisi merupakan awal terjadinya bantuan IMF hingga sekarang.
Setiap tahun, Indonesia mendapatkan bantuan dari IGGI (Inter Government Group
on Indonesia) yang di dalamnya terkait dengan bantuan Bank Dunia. Sesudah IGGI
berubah menjadi CGI , maka di dalamnya juga terkait bantuan IMF dan Bank Dunia
dengan bantuan sekitar US$ 5 Milyar setiap tahunnya. Sejak terjadi krisis tahun
1997 Indonesia telah meminta bantuan IMF dengan paket bantuan senilai US$ 23
Milyar. Kondisi perekonomian nasional era orde baru lmenjadi lebih baik karena
perubahan pada orientasi kebijakan ekonomi dari sistem sosialis ke sistem kapitalis.
Era reformasi kemudian mewarnai arena perpolitikan dalam negeri, IMF melalui
Stanley Fisher (Wakil Dierektur IMF) yang didampingi Hubert Neiss (Direktur IMF
untuk Asia Timur dan Pasifik) melakukan wawancara secara terpisah dengan
pimpinan lima partai besara waktu itu yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP dan PAN. Dari
hasil wawancara dianggap telah mewakili gambaran pemerintahan Indonesia pasca
Pemilu 1999. dengan demikian hampir dapat dipastikan bahwa Indonesia masih
sangat tergantung pada bantuan luar negeri dan sulit melepaskan diri dari
pengaruh IMF . Begitu pula pemerintahan SBY dengan menghadirkan sosok Sri
Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang notabene mantan pejabat IMF.
Ketergantugan yang Tinggi
Pertanyaan yang timbul diajukan berdasar paparan sebelumnya bahwa kenapa
Indonesia begitu sangat bergantung pada campur tangan IMF? Dari sisi historis
pengalaman Indonesia mengambil haluan ideologi sosialis terbukti telah gagal di
samping beberapa faktor. Indonesia kemudian mengambil jalan ekonomi yang
terbuka yang dimungkinkannya kerja sama dengan berbagai pihak termasuk IMF.
Adam Smith dalam pandangannya menghendaki negara membiarkan kekuasaan
membuat keputusan-keputusan ekonomi berada di tangan orang-orang ekonomi itu
sendiri. Jika perekonomian itu bebas maka para pengusaha akan menggunakan
modalnya untuk usaha-usaha yang paling produktif dan pembagian pembagian
pendapatan dapat menemukan sendiri tingkatnya yang wajar di pasar.
Tidak bisa dipungkiri bahwa hingga sekarang tingkat ketergantungan Indonesia
kepada pengaruh IMF sangat tinggi, karena pada dasarnya Indonesia terbantu
dengan bantuan luar negeri ini. Sistem ekonomi yang liberal memberi potensi bagi
suatu negara untuk membuka pintu kerja sama yang luas yang kemudian menjelma
menjadi arena transaski internasional secara bebas.
Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia tidak dapat menghindar
dari proses globalisasi ekonomi dunia. Dampak utama dari proses globalisasi
ekonomi adalah berubahnya konsep perdagangan internasional dalam menentukan
pola perdagangan dan produksi suatu negara. Ketergantungan Indonesia yang
tinggi semakin terasa ketika Indonesia tidak mampu megatasi sendiri krisisnya
yang berujung pada kebutuhan bantuan dari IMF melalui mekanisme utang luar
negeri.
DAFTAR PUSTAKA
Ikbar, Januar Ekonomi Politik Internasional Konsep dan Teori Bandung
Pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara ditentukan oleh
banyak faktor baik domestik mapun eksternal. Faktor-faktor domestik antara lain
kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi geografis, jumlah dan kualitas sumber daya
alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, kondisi awal ekonomi,
sosial dan budaya, sistem politik, serta peranan pemerintah di dalam ekonomi.
Adapun faktor-faktor eksternal di antaranya adalah perkembangan teknologi,
kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.
Dari pengalaman di berbagai negara menurut Tulus T.H. Tambunan mungkin
dapat dikatakan yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi
bukan "warisan" dari negara penjajah, melainkan orientasi politik, sistem ekonomi,
serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh rezim pemerintah yang berkuasa
setelah lenyapnya kolonialisasi. Pengalaman Indonesia sendiri menunukkan bahwa
pemerintahan orde lama, rezim yang berkuasa menerapkan sistem ekonomi
tertutup dan lebih menguatkan militer dari pada ekonomi. Ini semua menyebabkan
ekonomi nasional pada masa itu mengalami stagnasi, pembangunan praktis tidak
ada. Walaupun ideology Indonesia adalah Pancasila namun pengaruh ideology
komunis pada waktu itu sangat kuat. Indonesia umumnya memilih haluan politik
berbau komunis sebagai refleksi dari perasaan anti kolonialisme dan anti
imperialisme.
Transisi pemerintahan dari orde lama ke orde baru berpenaruh pada paradigma
pembangunan ekonomi dari yang berhaluan sosialis ke kapitalis-liberal.
Pemerintahan orde baru menjalin kembali hubungan baik dengan Barat dan
menjauhi ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB dan
anggota lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF. IMF yang
didirikan sebagai hasil konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 secara umum
mempunyai tujuan memberi bantuan kepada negara anggota yang membutuhkan.
Kesemuanya itu akan dapat memberi peluang memperbaiki ketidakseimbangan
neraca pembayarannya tanpa mengambil jalan yang merusak neraca pembayaran
nasional atau internasional.
Indonesia dan IMF
Indonesia pada masa orde baru kembali menjadi anggota IMF dilakukan pada
masa Kabinet Ampera untuk melaksanakan pokok-pokok kebijakan stabilisasi dan
rehabilitasi. Kondisi merupakan awal terjadinya bantuan IMF hingga sekarang.
Setiap tahun, Indonesia mendapatkan bantuan dari IGGI (Inter Government Group
on Indonesia) yang di dalamnya terkait dengan bantuan Bank Dunia. Sesudah IGGI
berubah menjadi CGI , maka di dalamnya juga terkait bantuan IMF dan Bank Dunia
dengan bantuan sekitar US$ 5 Milyar setiap tahunnya. Sejak terjadi krisis tahun
1997 Indonesia telah meminta bantuan IMF dengan paket bantuan senilai US$ 23
Milyar. Kondisi perekonomian nasional era orde baru lmenjadi lebih baik karena
perubahan pada orientasi kebijakan ekonomi dari sistem sosialis ke sistem kapitalis.
Era reformasi kemudian mewarnai arena perpolitikan dalam negeri, IMF melalui
Stanley Fisher (Wakil Dierektur IMF) yang didampingi Hubert Neiss (Direktur IMF
untuk Asia Timur dan Pasifik) melakukan wawancara secara terpisah dengan
pimpinan lima partai besara waktu itu yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP dan PAN. Dari
hasil wawancara dianggap telah mewakili gambaran pemerintahan Indonesia pasca
Pemilu 1999. dengan demikian hampir dapat dipastikan bahwa Indonesia masih
sangat tergantung pada bantuan luar negeri dan sulit melepaskan diri dari
pengaruh IMF . Begitu pula pemerintahan SBY dengan menghadirkan sosok Sri
Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang notabene mantan pejabat IMF.
Ketergantugan yang Tinggi
Pertanyaan yang timbul diajukan berdasar paparan sebelumnya bahwa kenapa
Indonesia begitu sangat bergantung pada campur tangan IMF? Dari sisi historis
pengalaman Indonesia mengambil haluan ideologi sosialis terbukti telah gagal di
samping beberapa faktor. Indonesia kemudian mengambil jalan ekonomi yang
terbuka yang dimungkinkannya kerja sama dengan berbagai pihak termasuk IMF.
Adam Smith dalam pandangannya menghendaki negara membiarkan kekuasaan
membuat keputusan-keputusan ekonomi berada di tangan orang-orang ekonomi itu
sendiri. Jika perekonomian itu bebas maka para pengusaha akan menggunakan
modalnya untuk usaha-usaha yang paling produktif dan pembagian pembagian
pendapatan dapat menemukan sendiri tingkatnya yang wajar di pasar.
Tidak bisa dipungkiri bahwa hingga sekarang tingkat ketergantungan Indonesia
kepada pengaruh IMF sangat tinggi, karena pada dasarnya Indonesia terbantu
dengan bantuan luar negeri ini. Sistem ekonomi yang liberal memberi potensi bagi
suatu negara untuk membuka pintu kerja sama yang luas yang kemudian menjelma
menjadi arena transaski internasional secara bebas.
Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia tidak dapat menghindar
dari proses globalisasi ekonomi dunia. Dampak utama dari proses globalisasi
ekonomi adalah berubahnya konsep perdagangan internasional dalam menentukan
pola perdagangan dan produksi suatu negara. Ketergantungan Indonesia yang
tinggi semakin terasa ketika Indonesia tidak mampu megatasi sendiri krisisnya
yang berujung pada kebutuhan bantuan dari IMF melalui mekanisme utang luar
negeri.
DAFTAR PUSTAKA
Ikbar, Januar Ekonomi Politik Internasional Konsep dan Teori Bandung
Tidak ada komentar:
Posting Komentar